Penjelasan Kodam Udayana soal Proses Seleksi Joni Pemanjat Tiang Bendera

Jakarta -

Kodam IX/Udayana memberikan penjelasan terkait proses seleksi Jonhanes Ande Kala alias Joni, yang sempat viral karena aksi memanjat tiang bendera. Untuk saat ini, proses seleksi Joni masih berlangsung.

Untuk diketahui, Joni yang kini sudah berusia 19 tahun hendak mendaftar menjadi tentara. Joni sempat dijanjikan bisa diterima masuk TNI. Namun Joni gagal lolos tes seleksi masuk TNI karena masalah persyaratan tinggi badan.

Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana mengatakan Joni mendaftar masuk menjadi calon bintara prajurit karier (Caba PK) tahun 2024. Syarat minimal untuk diterima adalah minimal tinggi badan 163 cm. Untuk calon dari daerah tertinggal, tingginya bisa dikorting. Namun Joni tetap tidak lolos.

"Utamanya karena tinggi badan. Persyaratan minimal 163 cm, sedangkan daerah tertinggal seperti di wilayah NTT dengan ketentuan khusus 160 cm. Yang bersangkutan tingginya hanya 155,8 cm," kata Agung, dilansir Antara, Selasa (6/8/2024).

Joni Diberikan Kesempatan Seleksi Lanjutan

Meski tinggi badan belum memenuhi syarat, Joni masih punya kesempatan dipekerjakan di TNI jika memiliki kelebihan lain. Kodam IX/Udayana memberi kesempatan kepada Joni untuk lanjut seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD dan akan menggali potensi Joni di bidang lain.

Piagam penghargaan yang didapat Joni dari Panglima TNI dan Kemendikbud tahun 2018 telah dilaporkan ke Mabesad. Mabesad kemudian memerintahkan untuk memberi kesempatan bagi Joni mengikuti tes lanjutan.

"Nanti kita gali apakah ada potensi-potensi yang lebih di bidang lainnya," ujar Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana, Kolonel Inf Agung Udayana, seperti dilansir Antara, Selasa (6/8/2024).

Joni Masih Harus Ikuti 3 Tes Seleksi Lanjutan

Saat ini proses seleksi masih berlangsung. Agung menjelaskan tiga tes yang harus dilalui adalah psikotes, mental ideologi, dan kesehatan. Jika ketiga poin tadi terpenuhi dan bagus, akan menjadi prioritas untuk diterima.

"Jadi, mampu nggak dia (Joni) untuk mengikuti itu? Psikotesnya, mampu nggak nanti? Kalau tentara kan harus bisa mengendalikan stres. Nanti pas lagi tugas di hutan kan memiliki stres, mampu tidak dia mengatasi jangan sampai mengalami gangguan mental sendiri," ujar Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dilansir Antara, Sabtu (10/8/2024).

Saat ini, kata Maruli, Joni, yang bernama lengkap Joni Ande Kala, sedang mengikuti seleksi lanjutan untuk dicek kesehatan dan psikotesnya. "Jadi, (Joni) masih harus mengikuti seleksi (untuk menjadi anggota TNI) itu," kata Maruli.

Komandan Korem 161/Wirasakti Kupang Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Joao Xavier Barreto Nunes menyatakan siap membina Joni. Dia akan mempersiapkan Joni agar menjadi SDM yang berdaya di bidang pertahanan, baik itu dengan menjadi Tamtama, Bintara maupun Wamil Universitas Pertahanan Atambua,

"Saya akan bina dia, saya akan mempersiapkan dia nanti kemudian kita tanya dia, dia mau tes di mana, kan kita ada Bintara, ada Tamtama dan ada Wamil. Nah, kalau mau Wamil kita akan arahkan ke Universitas Pertahanan Atambua, nanti akan kita arahkan," kata Joao di Makorem 161/Wirasakti Kupang, seperti dilansir Antara.

Seleksi Joni Sedang Berlangsung

Kodam IX/Udayana menjelaskan proses terkini seleksi TNI dari Joni. Saat ini proses seleksi masih berlangsung.

"Ini sedang berjalan rangkaian seleksi, ada dibuat pergelombang di masing-masing wilayah, ada jadwalnya," kata Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana, Minggu (11/8/2024).

Menurutnya, tim seleksi perlu fokus pada seluruh peserta. Sebab, jadwal telah dibuat untuk masing-masing bagian seleksi.

"Tentunya tim seleksi harus fokus pada seluruh peserta dengan jadwal yang sudah dibuat masing-masing bagian seleksi," tuturnya.

Agung mengatakan bahwa peserta seleksi menggunakan barcode. Sehingga hasilnya hanya panitia seleksi yang mengetahui, demi menghindari kecurangan.

"Perlu diketahui bahwa identitas peserta seleksi digunakan barcode, sehingga hasilnya hanya tim panitia yang mengetahui," jelasnya.

"Hal tersebut sebagai upaya menghindari peluang-peluang kecurangan yang bisa dilakukan bila ada oknum-oknum tertentu," lanjutnya.

(wia/idn)