Wamenkomdigi: Layanan Starlink di Aceh saat Bencana Gratis Selama Sebulan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, memastikan layanan internet Starlink yang dipasang di sejumlah titik bencana di Aceh diberikan secara gratis selama satu bulan.

Hal ini menanggapi beredarnya rumor bahwa layanan tersebut berbayar.

“Enggak, Starlink-nya itu kan gratis. Berdasarkan yang diumumkan oleh Starlink, untuk daerah bencana di Aceh, selama satu bulan diberikan gratis,” kata Nezar ketika ditemui usai Deklarasi Indonesia Arah Digital di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Rabu (10/12).

Nezar menuturkan, kebijakan ini merupakan praktik global Starlink untuk membantu daerah bencana di berbagai negara.

“Ini layanan Starlink memang sudah kebijakan perusahaan mereka untuk membantu daerah-daerah bencana. Jadi bukan cuma di Aceh saja atau di Sumatera saja, tapi di hampir di seluruh tempat di dunia, mereka selalu memberikan bantuan seperti itu. Digratiskan selama satu bulan,” tambah dia.

Sejumlah perangkat Starlink, kata Nezar, telah ditempatkan di Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Takengon.

“Penempatan kalau Aceh ada di daerah Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Tamiang, Bener Meriah, Takengon. Daftarnya bisa dilihat di website Komdigi,” ungkapnya.

Menurut Nezar, konektivitas dari perangkat tersebut sudah digunakan secara optimal oleh warga maupun petugas posko.

Ia sempat melakukan komunikasi daring dengan petugas di Tamiang dan Bener Meriah dan menyebut koneksinya berjalan baik meski sempat mengalami latensi akibat hujan deras.

Latensi merupakan penundaan waktu antara tindakan atau permintaan data dengan respons yang diterima dalam suatu sistem, seperti jaringan atau aplikasi.

“Beberapa unit Starlink yang sudah kita drop dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Semalam saya juga melakukan Zoom dengan teman-teman yang bekerja di Tamiang dan Bener Meriah. Alhamdulilah koneksi baik, walaupun ada sedikit latensi. Mungkin karena cuaca semalam hujan deras di daerah Aceh Timur,” tutur Nezar.

Nezar mengingatkan, beberapa pihak juga memiliki perangkat Starlink pribadi, sehingga kemungkinan pungutan biaya berasal dari penggunaan perangkat non-pemerintah.

“Tapi kan Starlink ini bukan cuma pemerintah, ada juga pribadi-pribadi yang punya. Kalau dia memungut biaya, ya itu di luar (kendali)” tutupnya.