Penjelasan PPI Tunisia soal Wajibkan Mahasiswa Baru Bawa Rokok hingga Kosmetik

PERSATUAN Pelajar Indonesia atau PPI Tunisia mewajibkan mahasiswa baru Indonesia membawa barang-barang, seperti rokok dan kosmetik, lewat surat edaran kepada calon mahasiswa baru.

Surat edaran yang memakai kop resmi PPI Tunisia itu berisi imbauan bagasi calon mahasiswa baru yang dibuat pada 7 Oktober 2025. Dalam surat edaran yang viral di media sosial X, semua mahasiswa baru membawa barang yang sesuai dengan kriteria jenis dan berat total. Surat itu menyebutkan barang titipan itu merupakan hibah calon maba kepada PPI Tunisia. 

“Apabila terdapat mahasiswa baru yang tidak melaksanakan kewajiban membawa barang titipan dan pemberian hibah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif atau sanksi tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku,” demikian bunyi surat tersebut. 

Adapun daftar barang yang wajib dibawa oleh mahasiswa baru, antara lain kerudung, sabun pencuci muka, sunscreen, moisturizer, berbagai kosmetik, rokok beberapa slop, dan makanan, seperti sale pisang. Daftar barang tersebut dibagi-bagi berdasarkan nama calon mahasiswa baru. Selain membawa barang hibah, calon maba diwajibkan memberi uang Rp 1 juta untuk uang pangkal. 

Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PPI Tunisia Syarifuddin, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif PPI Tunisia Syauqi Ramadhan, dan Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif PPI Tunisia Dhira Hanifatun Nabil. Surat diteken lengkap dengan stempel biru PPI Tunisia.

Belakangan, setelah surat edaran tersebut viral, PPI Tunisia memberikan klarifikasi di media sosial Instagram mereka, @ppitunisia, dan situs webnya. 

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas munculnya kesalahan dan ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat beredarnya informasi di media sosial terkait dengan PPI Tunisia,” kata Ketua Umum PPI Tunisia Syarifuddin dalam surat pernyataan yang diunggah pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Syarufuddin mengatakan proses penerimaan calon maba yang akan melanjutkan studi ke Tunisia memiliki mekanisme yang berbeda dengan beberapa negara lain. Di Tunisia, kata dia, proses penerimaan dilakukan melalui jalur resmi PPI Tunisia bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tunisia dan melalui kerja sama (MoU) pesantren dengan universitas di Tunisia.

“Sejak tahap pendaftaran hingga keberangkatan, PPI Tunisia berperan sebagai penghubung antara mahasiswa baru dengan pihak KBRI dan universitas tujuan di Tunisia,” katanya.

Alasan PPI Tunisia terlibat dalam penerimaan calon mahasiswa baru karena jumlah mahasiswa Indonesia di Tunisia relatif masih sedikit, sehingga koordinasi dan pendampingan dapat dilakukan secara langsung oleh PPI Tunisia.

PPI Tunisia juga mengurus administrasi dan kebutuhan dasar mahasiswa baru, termasuk akomodasi serta dokumen dengan dukungan KBRI Tunisia dan pihak universitas.

Sementara itu, Syarifuddin mengatakan barang titipan yang wajib dibawa mahasiswa baru merupakan bagian upaya pemberdayaan dan pengelolaan dana organisasi. 

“Seluruh kegiatan pengadaan dan pengiriman barang dilakukan dengan menggunakan dana resmi organisasi PPI Tunisia, bukan berasal dari dana pribadi mahasiswa baru,” kata Syarifuddin.

Syarifuddin juga menjelaskan, PPI Tunisia memiliki kesepakatan tertulis dengan para calon mahasiswa baru mengenai jenis dan jumlah barang yang akan dititipkan. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani oleh kedua pihak. 

“Perlu kami menegaskan bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat edaran bukanlah nama senior atau pihak lain yang menitipkan barang, melainkan nama-nama mahasiswa baru yang menjadi penerima titipan barang tersebut,” katanya. 

Adapun kewajiban yang tercantum dalam surat edaran bukan sebagai bentuk paksaan atau pemalakan, melainkan sebagai tanggung jawab administratif untuk memastikan kelancaran pendistribusian barang-barang organisasi.

Sedangkan kata "sanksi" yang tercantum dalam surat edaran tidak bersifat hukuman atau tekanan kepada mahasiswa baru. Syarifuddin mengatakan sanksi tersebut hanya berlaku apabila barang yang telah dibayarkan menggunakan dana organisasi tidak dibawakan, dan bentuknya sebatas pengembalian dana organisasi yang telah digunakan tanpa konsekuensi lain di luar hal tersebut.

Ihwal pembayaran uang Rp 1 juta, Syarifuddin menyebutkan uang tersebut merupakan biaya keanggotaan dan perputaran dana untuk mendukung kegiatan PPI Tunisia. Ia menuturkan dana ini dimanfaatkan untuk menunjang berbagai program, antara lain kegiatan tahunan, kajian ilmiah, pelaksanaan program kerja setiap direktorat, serta kebutuhan internal organisasi lainnya.

“Mahasiswa baru juga memperoleh berbagai manfaat langsung, antara lain pengurusan izin tinggal (iqamah), pendampingan administrasi kampus, pengawalan kesehatan dan keamanan selama masa adaptasi, serta penyambutan mahasiswa baru oleh PPI Tunisia,” katanya. 

Syarifuddin mengatakan PPI Tunisia telah menjelaskan mengenai penggunaan dana organisasi kepada calon mahasiswa baru. Ia memastikan setiap dana yang diterima PPI Tunisia digunakan sepenuhnya untuk operasional organisasi dan pelaksanaan program kerja, seperti kegiatan tahunan, pengembangan anggota, serta kegiatan sosial kemahasiswaan lain.

“PPI Tunisia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh calon mahasiswa baru dan masyarakat diaspora Indonesia di mana pun berada,” katanya