Mahasiswa Desak DPRD Kepri Klarifikasi Isu Kenaikan Tunjangan

Perwakilan mahasiswa menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kepri dalam audiensi yang dijaga ketat aparat, Senin (1/9).(MI/Hendri Kremer )

PERWAKILAN mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Tanjungpinang-Bintan, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan kelompok Cipayung Plus Kepulauan Riau menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Senin (1/9). Dalam aksinya, mahasiswa menuntut DPRD Kepri memberikan klarifikasi terkait isu kenaikan tunjangan dewan yang belakangan menuai sorotan publik.

“Kami minta DPRD Kepri transparan. Mereka itu wakil rakyat, harus jelas menyampaikan sikap soal isu kenaikan tunjangan,” kata Yuki, salah satu orator aksi.

Sekitar pukul 13.30 WIB, mahasiswa tiba dengan membawa berbagai poster berisi sindiran. Di antaranya tertulis, “Wakil Rakyat Naik Mercy, Rakyatnya Jalan Kaki” dan “Kukira Hubungan Kita saja yang Ga Jelas, ternyata DPR lebih Gajelas.”

Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Dalam orasinya, massa juga menyinggung sikap represif aparat saat pengamanan unjuk rasa di Jakarta. Sementara itu, Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepri dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kepri mengimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang.

Ketua LAM Kepri, Raja Hafiz, mengimbau seluruh pihak menjaga kondusivitas di daerah. Ia mengingatkan agar kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah tidak ikut merembet ke Kepri.

Sejalan dengan itu, Ketua Umum MUI Kepri, Bambang Maryono, menekankan bahwa demonstrasi merupakan hak masyarakat, namun harus dilakukan secara tertib tanpa merusak fasilitas umum. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan dan keberagaman.

Aksi mahasiswa kemudian ditutup dengan desakan agar DPRD Kepri segera memberikan klarifikasi resmi terkait isu kenaikan tunjangan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. (H-4)