Presiden Pakistan: Hari Solidaritas tegaskan dukungan bagi Kashmir

Jakarta (ANTARA) - Presiden Pakistan Asif Ali Zardari menyampaikan bahwa rakyat Pakistan di seluruh dunia memperingati Hari Solidaritas Kashmir untuk menegaskan kembali dukungan moral, diplomatik, dan politik bagi warga Kashmir untuk menentukan nasibnya sendiri.

Penegasan itu disampaikan presiden melalui pernyataannya yang dibacakan Sekretaris III Kedubes Pakistan, Zaafir Ahmad Javed, pada acara Kashmir Solidarity Day yang diselenggarakan Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Kamis.

"Peringatan Hari Solidaritas Kashmir untuk menegaskan dukungan moral, diplomatik, dan politik yang teguh bagi rakyat Kashmir dalam memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB," demikian pernyataan Presiden Zardari.

Presiden mengatakan selama hampir delapan dekade, rakyat Kashmir berdiri tegak melawan pendudukan ilegal India dan telah memberikan pengorbanan yang tak terukur.

"Pada hari ini, kami memberikan penghormatan yang khidmat kepada semangat dan ketahanan mereka yang tak tergoyahkan," kata presiden.

Menurutnya, situasi di Jammu dan Kashmir yang diduduki India secara ilegal (IIOJK) tetap menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan bagi hati nurani dunia.

"Sejak tindakan ilegal dan sepihak pada 5 Agustus 2019, India telah mengintensifkan upayanya untuk mengkonsolidasikan pendudukan melalui manipulasi administratif dan legislatif," katanya.

Dengan membungkam media, memenjarakan kepemimpinan Kashmir, dan berupaya melemahkan mayoritas Muslim melalui perubahan demografis, presiden menilai bahwa India berupaya melemahkan rakyat Kashmir di tanah mereka sendiri.

Presiden juga menyampaikan bahwa pasukan pendudukan India terus melanggar HAM, termasuk penahanan sewenang-wenang, hukuman kolektif, penghancuran rumah, serta penindasan kebebasan digital untuk menyembunyikan kondisi di IIOJK.

"Pemetaan masjid baru-baru ini di IIOJK merupakan intimidasi sengaja otoritas India untuk menghalangi kebebasan beragama, yang mayoritas penduduk Muslim. Tindakan-tindakan ini bagian dari pola penganiayaan agama yang lebih luas di bawah kerangka Hindutva ekstremis," katanya.

Ia menegaskan bahwa rakyat Kashmir memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk menjalankan agama mereka tanpa rasa takut, paksaan, atau diskriminasi.

Presiden mengatakan eskalasi militer berbahaya yang diprakarsai India pada Mei 2025 menjadi pengingat yang jelas bahwa perdamaian sejati dan abadi di Asia Selatan mustahil terjadi kecuali sengketa inti Jammu dan Kashmir teratasi.

"Saya mendesak komunitas internasional membujuk India agar menghentikan pelanggaran HAM di IIOJK, membuka akses pengamat HAM internasional, serta memberikan hak penentuan nasib sendiri yang dijanjikan kepada rakyat Kashmir," kata presiden dalam pernyataannya.

Baca juga: Latihan militer Pakistan diikuti 19 negara, termasuk Indonesia

Baca juga: Sedikitnya 145 teroris, 48 aparat dan warga sipil tewas di Pakistan

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.