MUI: Kapolri Tegak Lurus ke Presiden

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap berada langsung di bawah Presiden. Sikap itu disampaikan usai pertemuan jajaran MUI dengan Kapolri di Mabes Polri, Kamis (5/1).

Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud, mengatakan pihaknya melihat langsung komitmen Kapolri dalam mendukung jalannya pemerintahan. Ia menyebut loyalitas Polri kepada Presiden merupakan hal yang semestinya dijaga dalam sistem ketatanegaraan.

“Saya melihat dan mengapresiasi terhadap Bapak Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia yang tegak lurus langsung mem-back up pemerintahan di bawah Presiden. Untuk itu kami sendiri mensupport untuk itu. Kapolri tegak lurus di bawah Presiden,” usai pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Kamis (5/2).

Ia menilai hubungan langsung antara Polri dan Presiden penting agar tidak ada jalur birokrasi yang berlapis. Menurut dia, struktur tersebut membuat garis komando menjadi jelas.

"Karena sebuah loyalitas kepolisian langsung dengan Presiden adalah sebuah hal yang wajib, maka untuk itu tidak ada perantara-perantara tapi direct pada Presiden. Kapolri di bawah Presiden, kita mensupportnya" - KH Marsudi Syuhud, Waketum MUI

Isu posisi kelembagaan Polri memang sempat mengemuka dalam rapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di DPR RI, Senin (27/1). Dalam forum itu, Sigit menegaskan penolakan terhadap usulan agar Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

“Kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri di bawah kementerian khusus. Karena bagi kami posisi institusi Polri saat ini adalah posisi yang sangat ideal,” kata Sigit.

Ia menjelaskan, posisi langsung di bawah Presiden membuat Polri lebih leluasa menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Menurutnya, respons institusi juga menjadi lebih cepat ketika dibutuhkan kepala negara.

“Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian ini menimbulkan potensi matahari kembar,” ujarnya.

Sigit juga mengungkapkan adanya sejumlah pihak yang menghubunginya terkait wacana Polri di bawah kementerian. Namun, ia menegaskan sikap institusinya tetap sama, yakni menolak usulan tersebut dan mempertahankan posisi Polri langsung di bawah Presiden.