Airlangga Minta Danantara Jelaskan Arah Fiskal RI ke Moody’s

Ilustrasi(Antara)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk menjelaskan kepastian arah kebijakan fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat Moody’s. Permintaan tersebut disampaikan Airlangga saat ditemui di sela kegiatan Opening Ceremony ABAC Meeting I 2026 yang digelar di Jakarta, Sabtu (7/2).

“Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara juga memerankan fungsi untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan,” ujar Airlangga.

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas laporan Moody’s yang menyoroti pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, serta kualitas koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah proses perubahan kebijakan dan tata kelola ekonomi yang sedang berlangsung.

Menurut Airlangga, Moody’s membutuhkan kejelasan mengenai arah kebijakan fiskal Indonesia sejak pembentukan Danantara. Penjelasan tersebut diperlukan agar tidak muncul persepsi ketidakpastian terhadap kebijakan fiskal nasional.

Ia menjelaskan, sejak Danantara dibentuk, dividen yang sebelumnya masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kini dikelola oleh Danantara. Sebagai sovereign wealth fund (SWF), Danantara juga menjalankan fungsi investasi. Perubahan skema tersebut, kata Airlangga, menjadi salah satu aspek penting yang perlu dijelaskan secara rinci kepada Moody’s.

“Karena kebijakan fiskal tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi,” ujar Airlangga.

Meski demikian, Airlangga menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Pemerintah, kata dia, akan mempertahankan defisit anggaran maksimal sebesar tiga persen serta rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 40 persen.

“Secara makro kami jaga,” ucapnya.

Sebelumnya, Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif. Dalam laporannya, Moody’s kembali menekankan pentingnya prediktabilitas kebijakan, komunikasi publik yang jelas, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga di tengah perubahan kebijakan ekonomi. Moody’s juga menyoroti perlunya penguatan basis penerimaan negara guna mendukung belanja prioritas pemerintah sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Ant/E-3)