TNI Bantah Adanya Pungli Pinjam Mobil Kodim untuk Mengantar Bantuan Banjir

KEPALA Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Freddy Ardianzah menanggapi video seorang pria yang menyebut adanya permintaan uang saat ingin meminjam kendaraan dinas Kodim untuk menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Sumatera Utara. Ia membantah pernyataan pria tersebut soal pungutan.

“Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan minta maaf ya, bahwa itu tidak benar,” kata Freddy saat dikonfirnasi, Rabu, 3 Desember 2025.

Video tersebut pertama kali beredar di media sosial pada Rabu siang. Salah satu akun yang mengunggah adalah @sydneyzw di X. Dalam rekaman berdurasi sekitar satu menit, seorang pria bercerita dirinya mendatangi Kodim untuk meminjam kendaraan kavaleri guna mengantar bantuan logistik ke kawasan Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat.

Ia kemudian mengaku diminta sejumlah uang oleh pihak Kodim untuk pemakaian mobil patroli tersebut.

“Oke aku mau kasih informasi ya, kemarin itu kami mau minta bantuan sama Kodim, mau minta mobil kavaleri buat antar logistik. Nah orang kodim minta Rp 2 juta, Bro, nego nego nego sama TNI, Bro," kata si pria dalam video.

Namun, dalam video kedua yang beredar, pria itu membuat klasifikasi permohonan maaf. Ia mengatakan salah berbicara dan mengakui kesalahannya. Pria itu turut didampingi oleh kedua orang tuanya. 

Freddy menyampaikan TNI telah berkomunikasi langsung dengan pria dalam video tersebut, dan hasil klarifikasi menunjukkan pengakuan itu tidak sesuai fakta. Ia menyebut pria itu menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya, yang belakangan terlanjur beredar luas. 

Ia juga memastikan TNI terbuka terhadap pelaporan masyarakat soal dugaan pelanggaran. Menurut dia, setiap aduan harus disampaikan secara resmi disertai bukti dan informasi yang dapat diverifikasi. “TNI akan selalu merespon setiap pengaduan dan keluhan masyarakat. Akan tetapi mohon jangan sekadar pengakuan saja, lalu diunggah dengan motivasi dan tujuan yang tidak jelas,” ujar dia. 

Freddy menilai penyebaran klaim sepihak tanpa dasar dapat mengganggu fokus penanganan bencana dan memunculkan sentimen negatif terhadap lembaga negara. Ia menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik di tengah situasi darurat. “Di tengah masa sulit ini saya harap tidak ada tindakan-tindakan provokatif dan disinformasi dari pihak-pihak tertentu,” kata dia.

TNI, ucap Freddy, juga melakukan evaluasi internal terhadap setiap kegiatan di lapangan guna memastikan bantuan tersalurkan tanpa hambatan maupun penyimpangan prosedur. Ia menambahkan, institusi tidak akan ragu menjatuhkan tindakan kepada prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran. “Komitmen TNI jelas akan menindak tegas setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh prajuritnya. Termasuk jika terjadi pada momentum penanganan bencana,” ujar dia.