Saat Surat Ar-Rahman Menggema di Tengah Rapat Bencana Sumatera di DPR

Komisi XII DPR menggelar rapat bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq. Pembahasannya, tak lain soal bencana yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Salah satu anggota Komisi XII DPR RI dari PKS, Jalal Abdul Nasir, sempat menyinggung soal keseimbangan alam. Dia menyebut, hal ini juga termaktub dalam salah satu ayat Al-Quran.

“Saya kira semua agama kita, pasti yang ada di Indonesia ini, sangat concern, sangat perhatian dengan masalah keseimbangan alam. Izin, pimpinan saya membacakan ayat ya, karena ini sangat relevan dengan terkait keseimbangan lingkungan,” ucap Jalal di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12).

Ia pun membacakan penggalan surat tersebut dari ayat 1-9. Menggunakan ayat itu, Jalal mengingatkan soal keseimbangan alam. Ruangan rapat sontak hening.

“Yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran, dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan bintang serta pepohonan bersujud, dan langit telah dia tinggikan, dan dia letakkan neraca atau keadilan atau keseimbangan. Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan atau keseimbangan atau keadilan, dan tegakkanlah timbangan, keadilan atau keseimbangan itu, dengan adil dan jangan mengurangi neraca,” ucap Jalal membacakan terjemahan ayat itu.

Jalal melanjutkan paparannya. Ia menilai bencana di Sumatera terjadi akibat tidak dijaganya keseimbangan alam alam.

“Ini bukanlah sekadar siklus alam biasa, Ini adalah tangisan alam yang tak tertahankan. Sebuah cerminan tragis dari rusaknya keseimbangan ekologis akibat abai dan keserakahan,” ucap Jalal.

“Hati nurani kita tentu tersentak, apakah kita rela melihat masa depan anak cucu kita dipertaruhkan demi keuntungan segelintir korporasi hari ini. Pada tahun 2000-an, kawasan hutan kita masih tercatat seluas 15 juta hektare, dan kini tersisa hanya sekitar 5 juta hektare,” tambahnya.

Ia pun meminta Kementerian Lingkungan Hidup agar senantiasa memperkuat posisi mereka agar dapat menindak secara hukum pelaku-pelaku perusakan alam.

“Kementerian Lingkungan LH perlu memperkuat sektor dan posisi Agar memiliki otoritas penuh untuk menindak tegas para pelaku perusakan lingkungan tanpa pandang bulu. Bahkan jika diperlukan bisa mengambil tindakan mencabut izin-izin yang terbukti merusak dan mengawal penegakan hukum lingkungan yang adil,” ucap Jalal.

“Revitalisasi serta perbaikan lingkungan perlu kita upayakan bersama, hal ini seiring dengan memperkuat komitmen upaya perlindungan lingkungan yang termuat dalam izin amdal, sehingga perlunya pergeseran paradigma dari izin bisnis menjadi izin ekologis di mana keberlanjutan ekosistem menjadi syarat mutlak dari setiap kegiatan ekonomi,” tambahnya.

Ia meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup agar restorasi ekosistem menjadi prioritas nasional.

“Melihat terdapat 53 wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat luluh lantak oleh bencana banjir Seolah kita berdiri di persimpangan jalan, di mana luka yang ditinggalkan oleh eksploitasi alam memanggil kita untuk bertindak bukan hanya dengan kebijakan tetapi dengan hati nurani yang berani mencari keadilan ekologis dan sosial,” papar Jalal.

“Kita tidak boleh lagi membiarkan tanggung jawab atas pemulihan hanya menjadi sekadar formalitas. Oleh karena itu mari kita menggugah kembali komitmen moral dengan mendiskusikan dan mengkaji lebih mendalam,” tambahnya.