Rano dorong pemanfaatan aset yang belum optimal di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mendorong pemanfaatan aset daerah yang belum optimal atau masih menganggur (idle) melalui kemitraan strategis dengan pihak swasta, salah satunya melalui skema Public Private Partnership (PPP).

Hal ini lantaran kontribusi pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan aset yakni sekitar lima persen atau Rp30 triliun, padahal total aset Jakarta melebihi Rp600 triliun.

"Baru terpakai Rp30 Triliun. Apa yang terjadi dengan Jakarta ini? Apakah selama ini kita menganggap APBD kita biasa-biasa saja, sehingga tidak optimal?," kata Rano di Jakarta, Senin.

Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya potensi aset daerah yang dapat dioptimalkan guna memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Menurut dia, kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan model pembiayaan yang kreatif.

Dalam kesempatan itu, Rano juga menekankan pentingnya penyusunan strategi pengelolaan aset yang realistis dan fokus. Sejumlah aset prioritas yang berpotensi dikembangkan antara lain sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), GOR Bulungan, serta kawasan Pasar Senen.

Pengembangan aset-aset tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2026 dan diharapkan memberikan hasil nyata menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 2027.

"Tahun 2026 awal atau pertengahan sudah mulai bangun. Insya Allah 2027, di saat Jakarta 500 tahun memberikan hasil," katanya.

Rano juga menyoroti pengembang-pengembang yang belum menyerahkan kewajibannya berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada pemerintah daerah.

"Selama ini DKI diam saja. Menunggu saja. Tidak ada waktu lagi kita menunggu, Rp15 triliun dana bagi hasil kita berkurang. Ini harus dikejar," kata Rano.