Pratikno Ungkap Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Banjir Sumatera sebagai Bencana Nasional

MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. Dia mengklaim Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu penanganan bencana.

"Seluruh kementerian dan lembaga diperintah presiden termasuk TNI, Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini," kata dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Pratikno mengatakan kekuatan secara nasional dikerahkan untuk melakukan penanganan secara maksimal. "Jadi sekali lagi ini penanganan benar-benar full kekuatan secara nasional. Jadi memang ini sudah ditangani juga. Pemerintah pusat sudah mengerahkan ke sana," ujar dia. 

Banjir dan longsor terjadi secara luas di tiga wilayah yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana itu terjadi pada akhir November lalu dan telah menimbulkan ratusan korban jiwa. Per 3 Desember 2025, dicatat 753 korban meninggal akibat bencana ini. 

Sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan status bencana nasional untuk banjir dan longsor di Sumatera. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Baktiar Najamudin meminta pemerintah pusat segera menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Ratusan ribu orang saat ini mengungsi akibat banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera.

Menurut Sultan, dirinya mendapat aspirasi dari pemerintah daerah hingga para senator DPD dari tiga provinsi terdampak bencana. Sultan menilai bencana tersebut sudah memenuhi kategori bencana nasinoal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

“Baik dari variable jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana hingga cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Ahad, 30 November 2025.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan status darurat bencana daerah dirasa sudah cukup untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. “Kami monitor terus. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” kata Prabowo saat mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, 1 Desember 2025.

Prabowo mengatakan tidak ada instruksi khusus untuk Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia mengatakan dua lembaga tersebut sudah memiliki prosedur yang baik dalam penanganan bencana. Pemerintah, kata dia, tinggal mengerahkan segala cara agar penanganan berlangsung cepat.