Peradi Dorong Calon Advokat Menjunjung Etika dan Tanggung Jawab Moral

Wakil Ketua Umum Peradi Harris Arthur Hedar(Istimewa)

DEWAN Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi kembali menyelenggarakan Ujian Profesi Advokat (UPA) Gelombang 2 Tahun 2025. Ujian digelar serentak di seluruh Indonesia pada Sabtu, 6 Desember 2025, termasuk di Kota Yogyakarta yang berlokasi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mewakili Ketua Umum DPN Peradi, Wakil Ketua Umum Harris Arthur Hedar hadir langsung di Yogyakarta. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa UPA bukan sekadar tahap administratif untuk memasuki dunia profesi, melainkan gerbang menuju profesi yang menjunjung kehormatan, etika, dan tanggung jawab tinggi. Sebanyak 143 peserta tercatat mengikuti ujian di lokasi tersebut.

Harris menjelaskan bahwa sejak awal, Peradi berkomitmen melahirkan advokat berkualitas yang mampu menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus menjaga keadilan.

“Mengingat besarnya kepercayaan para calon advokat kepada Peradi dengan bukti jumlah peserta Gelombang 2 yang total diikuti 3.891 peserta se-Indonesia, membuat kami semakin menjaga kualitas dan marwah organisasi kami,” ungkap Harris, Sabtu (6/12). 

Ia menambahkan bahwa UPA merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur berbagai aspek profesi advokat, mulai dari syarat, hak dan kewajiban, organisasi, hingga kode etik dan ketentuan sanksinya. Materi-materi tersebut juga menjadi bagian dari ujian, meliputi definisi dan tugas advokat, syarat profesi, sumpah jabatan, organisasi advokat, kode etik, hingga sanksi pidana.

Selain itu, peserta juga diuji pada berbagai materi hukum acara, seperti Hukum Acara Perdata, Pidana, Perdata Agama, Peradilan Hubungan Industrial, serta Tata Usaha Negara. Ujian esai mengenai Hukum Acara Perdata turut melengkapi rangkaian materi.

“"Karena bagi kami kualitas Advokat itu penting, maka dari itu Ketua Umum kami Pak Otto Hasibuan elah membentuk Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia (KP2AI), yang kemudian badan tersebut disebut PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat). Badan ini bertanggung jawab seputar ketentuan pendidikan khusus bagi calon advokat serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat,” imbuh Harris. (P-4)