Muhammadiyah, antara Sukarno dan Soeharto

MI/Seno(Dok. Pribadi)

ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto. Sikap Muhammadiyah dianggap bertentangan dengan--atau bahkan mengkhianati--gerakan reformasi. Muhammadiyah juga dianggap mengabaikan ingatan publik tentang kejahatan politik dan korupsi presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu.

Sebagai bagian dari generasi yang tumbuh di era otoritarianisme Soeharto, saya pribadi masih berat menyetujuinya, tapi jika Muhammadiyah menyetujuinya, sebagai anggota harus taat asas. Ibarat makan buah nangka, kita harus rela kena getahnya. Dalam berorganisasi jangan hanya mau manisnya, kadang harus terima pahitnya.

Ada apa dengan Muhammadiyah? Mengapa bersikap (seolah-olah) bertentangan dengan nalar reformasi dan pembaruan yang menjadi ciri utama gerakannya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita memahami Muhammadiyah dari perspektif yang lebih komprehensif, tidak secara linear, apalagi hitam putih.

ANTARA SUKARNO DAN SOEHARTO

Diakui atau tidak, dua tokoh itu merupakan kader Muhammadiyah. Dalam masa mudanya, Sukarno berinteraksi dengan pemikiran Islam modernis yang dibawa para tokoh Muhammadiyah di Surabaya dan Yogyakarta. Sukarno pernah menjadi pengurus Muhammadiyah bidang pendidikan dan mempersunting Fatmawati, putri Ketua Muhammadiyah Bengkulu. Bahkan, pada detik-detik menjelang wafatnya, Sukarno berpesan agar kain kafannya ditutup dengan bendera Muhammadiyah--sebuah simbol pengakuan dan keterikatan batin yang tak pernah pudar meski sejarah sering menempatkannya dalam posisi yang kompleks.

Begitu pula dengan Soeharto. Ia pernah menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah dan pada masa tuanya mengakui dengan rendah hati: "Saya adalah bibit yang ditanam Muhammadiyah." Pernyataan itu diucapkannya saat membuka Muktamar ke-44 Muhammadiyah di Banda Aceh pada 1995. Namun, sejarah juga mencatat bahwa baik Sukarno maupun Soeharto, dalam masa kekuasaan mereka, pernah membuat Muhammadiyah kecewa dan terluka.

Hubungan antara Muhammadiyah dan dua tokoh bangsa itu bukanlah hubungan linear antara guru dan murid, melainkan relasi yang dinamis antara ide dan kekuasaan, antara moralitas dan pragmatisme politik. Keduanya pernah berguru pada nilai-nilai Islam yang berkemajuan--yang menekankan akal, kemajuan, serta keseimbangan antara iman dan amal. Namun, dalam pusaran sejarah kekuasaan, nilai-nilai itu sering berhadapan dengan kepentingan politik yang keras.

Maka itu, menarik untuk menelusuri bagaimana Muhammadiyah bersikap terhadap Sukarno dan Soeharto: dua sosok berbeda zaman, tapi sama-sama menyimpan paradoks antara idealisme dan realitas.

KEMATANGAN ETIKA POLITIK

Pada masa Sukarno, Muhammadiyah ialah bagian dari denyut kebangsaan yang mengiringi kelahiran Republik. Banyak tokoh Muhammadiyah terlibat aktif dalam perumusan dasar negara dan perjuangan kemerdekaan. Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedjo, KH Mas Mansur, dan Haji Agus Salim ialah di antara deretan nama yang memadukan iman dan nasionalisme.

Mereka meyakini bahwa agama tidak boleh dipisahkan dari kehidupan bernegara, tetapi juga tidak boleh dijadikan alat kekuasaan. Dalam semangat itulah Muhammadiyah mengajarkan bahwa cinta tanah air ialah bagian dari iman (hubbul wathan minal iman).

Namun, ketika Sukarno kemudian menempuh jalan politik Nasakom--menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme--terjadi benturan prinsipil. Muhammadiyah yang berpegang teguh pada tauhid menolak penyamaan ideologi yang berpotensi mengaburkan batas antara iman dan materialisme.

Muhammadiyah tidak menolak nasionalisme, tetapi menolak sinkretisme ideologis yang mencampuradukkan nilai-nilai secara pragmatis. Dalam pandangan Muhammadiyah, Islam harus menjadi sumber moral publik, bukan sekadar salah satu unsur ideologis dalam mosaik politik.

Sikap kritis Muhammadiyah terhadap Sukarno menyebabkan sejumlah tokohnya dipenjara atau disingkirkan. Namun, menariknya, organisasi itu tidak pernah kehilangan kesejukan akhlak. Muhammadiyah tidak membalas dengan dendam. Bahkan, ketika Sukarno jatuh dan kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional, Muhammadiyah mendukungnya.

Muhammadiyah menunjukkan kematangan etika politik dengan cara menghargai jasa-jasanya meski pernah disakiti. Di sinilah nilai Islam berkemajuan menemukan manifestasinya--bahwa keadilan dan kasih sayang harus berjalan beriringan, bahkan terhadap mereka yang pernah berbuat salah.

Pelajaran moral itu sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Ma’idah ayat 8: 'Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa'.

Ayat itu bukan sekadar pesan spiritual, melainkan juga prinsip etis yang menjadi fondasi peradaban. Muhammadiyah menafsirkan ayat itu dalam praksis sosial dan politik: bahwa kebencian, betapa pun besar, tidak boleh memadamkan keadilan. Karena itu, penerimaan Muhammadiyah terhadap penetapan Sukarno sebagai pahlawan nasional ialah bukti kedewasaan spiritual dan kematangan kebangsaan. Di tengah bangsa yang mudah terjebak dalam politik balas dendam, sikap Muhammadiyah menjadi oase kesejukan.

PANGGILAN MORAL

Hal serupa, meski dalam konteks berbeda, juga terjadi pada masa Soeharto. Di era Orde Baru, Muhammadiyah berhadapan dengan rezim yang sangat kuat, represif, dan mengontrol ruang publik. Banyak organisasi keagamaan saat itu digiring untuk menjadi pendukung pembangunan tanpa banyak ruang untuk mengkritik. Namun, Muhammadiyah tetap memelihara identitas moralnya. Ia tidak frontal menentang, tetapi memilih jalan amar ma’ruf nahi munkar dengan cara elegan: mengembangkan pendidikan, rumah sakit, dan amal usaha sosial. Muhammadiyah membangun kekuatan masyarakat sipil yang mandiri dari negara.

Soeharto, dengan segala kebijakannya, memang pernah melukai umat Islam. Ia mengontrol partai Islam, membatasi dakwah politik, dan menekan ormas yang dianggap mengancam stabilitas. Namun, pada saat yang sama, ia juga membuka ruang bagi Islam kultural dan sosial untuk tumbuh. Muhammadiyah memanfaatkan celah ini. Ketika sebagian kelompok Islam memilih jalan konfrontatif, Muhammadiyah memilih strategi cultural approach--pendekatan kebudayaan. Dalam pandangan tokoh seperti AR Fachruddin dan Amien Rais, saat keduanya menjadi pimpinan Muhammadiyah, perjuangan Islam tidak harus selalu melalui jalan politik formal, tetapi bisa melalui penguatan masyarakat dan pendidikan. Strategi itu diterapkan oleh pimpinan Muihammadiyah hingga saat ini.

Namun, Muhammadiyah tidak kehilangan daya kritisnya. Ketika praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan merajalela, Muhammadiyah bersuara. Melalui tokoh-tokoh intelektual seperti Amien Rais, Muhammadiyah mengingatkan bahaya kekuasaan yang absolut. Kritik terhadap Soeharto bukan karena kebencian personal, melainkan karena panggilan moral: bahwa kekuasaan tanpa batas ialah bentuk kezaliman struktural. Ketika akhirnya Soeharto jatuh pada 1998, Muhammadiyah tidak menari di atas penderitaan orang lain. Ia menyerukan reformasi dengan cara damai, bukan revolusi berdarah.

Sikap itu mencerminkan etika politik Muhammadiyah yang berbeda dengan ormas lain. Dalam pandangan Muhammadiyah, kekuasaan ialah amanah, bukan tujuan. Karena itu, hubungan dengan penguasa harus dilandasi oleh prinsip, bukan oleh kepentingan. Dalam istilah yang lebih filosofis, Muhammadiyah menempatkan diri sebagai kekuatan moral, bukan alat politik.

DENGAN HIKMAH

Relasi Muhammadiyah dengan Sukarno dan Soeharto, jika dibaca dengan kacamata etika politik Islam, mengandung pelajaran penting: bahwa organisasi keagamaan tidak boleh kehilangan jati diri moralnya meski berhadapan dengan kekuasaan sebesar apa pun. Muhammadiyah memahami benar firman Allah: 'Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik' (QS 16:125).

Hikmah--kebijaksanaan--ialah kunci. Di masa Sukarno, hikmah berarti tetap berpegang pada prinsip tauhid tanpa menolak nasionalisme. Di masa Soeharto, hikmah berarti membangun kekuatan sosial tanpa harus menjadi alat kekuasaan. Dalam setiap zaman, Muhammadiyah membaca realitas dengan kacamata moral dan rasional sekaligus. Inilah warisan besar dari pendirinya, KH Ahmad Dahlan, bahwa Islam harus hadir di tengah masyarakat sebagai cahaya yang mencerahkan, bukan api yang membakar.

Dalam konteks kekinian, sikap Muhammadiyah terh...