Legislator NasDem Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional di Sumatera

ANGGOTA Komisi VIII DPR Dini Rahmania mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menetapkan status darurat bencana nasional imbas banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.

Legislator fraksi Partai NasDem ini mengatakan, penetapatan status darurat bencana nasional di Sumatera penting dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah korban jiwa hingga melumpuhkan infrastruktur strategis di tiga provinsi tersebut. 

"Empati saja tidak cukup. Pemerintah harus segera bertindak dengan kewenangan tertinggi untuk menetapkan status darurat bencana nasional," kata Dini dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025. 

Dia melanjutkan, penetapan status darurat bencana nasional akan memberikan legitimasi politik kepada presiden guna melakukan audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap figur-figur yang ditengarai menjadi perusak kawasan hingga muncul bencana hidrometeorologi ini. 

Dia mengatakan karakter bencana yang dipicu Siklon Tropis Senyar juga bersifat lintas wilayah, sehingga memerlukan komando tunggal dari pemerintah pusat. 

Apalagi, kata dia, kerusakan infrastruktur strategis seperti jalur lintas Sumatera yang berdampak pada mobilitas logistik nasional dan pemulihan ekonomi juga membutuhkan intervensi APBN. Selain itu, dibutuhkan mekanisme percepatan yang hanya dapat dilakukan melalui penetapan status darurat bencana nasional. 

Dini juga mengingatkan agar pemerintah pusat tidak berlindung di balik kata "bencana daerah" untuk menghindari tanggung jawab terhadap kegagalan tata kelola lingkungan jangka panjang. "Negara harus hadir di garda terdepan," ujar Dini. 

Kemarin, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB merilis data jumlah korban banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala BNPB Suharyanto menyebut, hingga Jumat, 28 November sore, tercatat 174 orang meninggal dunia dan 12.546 kepala keluarga mengungsi akibat bencana ini. 

Dia menuturkan, dari data yang dirilis, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah korban meninggal dunia terbanyak, yaitu 116 orang, disusul Aceh 35 orang, dan Sumatera Barat 23 orang. 

"Data ini masih bersifat sementara dan akan terus kami perbarui," kata Suharyanto dalam konferensi pers di kantor BNPB, Jakarta Timur pada, Jumat.