KI DKI catat rekor tertinggi E-Monev KIP 2025

Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) Provinsi DKI Jakarta mencatat rekor tertinggi secara nasional untuk capaian Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2025 baik dari jumlah peserta, kualitas penilaian, maupun peningkatan badan publik berpredikat Informatif.

"DKI Jakarta hari ini tidak hanya menjadi peserta dalam sistem keterbukaan informasi nasional, tetapi telah menjadi benchmark bagi daerah lain dalam membangun ekosistem keterbukaan informasi publik yang terukur dan berkelanjutan," kata Ketua KI DKI Jakarta Harry Ara Hutabarat di Jakarta, Senin.

Menurut dia, E-Monev KIP 2025 di DKI Jakarta diikuti oleh 829 badan publik, terbanyak di Indonesia. Bahkan, lebih dari 300 badan publik mengikuti tahapan presentasi langsung, sebuah praktik evaluasi yang belum banyak diterapkan secara masif di daerah lain.

Harry mengatakan, pendekatan penilaian yang diterapkan KI DKI Jakarta tidak semata berbasis dokumen, tetapi juga menguji praktik nyata layanan informasi publik di lapangan.

"Model ini kami dorong sebagai praktik baik yang dapat direplikasi secara nasional," ujarnya.

Berdasarkan hasil E-Monev KIP 2025, sebanyak 189 badan publik atau 27 persen meraih predikat Informatif. Sementara itu, 99 badan publik (14 persen) berpredikat Menuju Informatif, 56 badan publik (8 persen) Cukup Informatif, 64 badan publik (9 persen) Kurang Informatif, dan 294 badan publik (42 persen) Tidak Informatif.

Baca juga: DKI sabet rekor jadi provinsi dengan jumlah peserta E-Monev terbanyak

"Hari ini terdapat 189 badan publik terbaik yang berhasil menunjukkan konsistensi dan komitmen tinggi dalam mendorong transparansi. Ini bukan sekadar prestasi daerah, tetapi cerminan arah baru tata kelola pemerintahan yang dapat menjadi rujukan nasional," ucapnya.

Tren peningkatan partisipasi E-Monev di DKI Jakarta juga menunjukkan transformasi struktural. Pada 2019, hanya 72 badan publik yang mengikuti E-Monev. Jumlah tersebut meningkat menjadi 157 badan publik pada 2021, 163 badan publik pada 2022, 232 badan publik pada 2023, melonjak menjadi 519 badan publik pada 2024, dan mencapai 829 badan publik pada 2025.

Seiring dengan peningkatan partisipasi, kualitas keterbukaan informasi juga mengalami lonjakan signifikan. Jumlah badan publik berpredikat Informatif naik hampir tiga kali lipat, dari 67 badan publik pada 2024 menjadi 189 badan publik pada 2025.

Harry menegaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi kebijakan antara Komisi Informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan seluruh badan publik, termasuk melalui penguatan regulasi, pembinaan berjenjang, serta evaluasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Ke depan, KI DKI Jakarta menargetkan sedikitnya 1.000 badan publik mengikuti E-Monev pada 2026. Target ini diharapkan semakin mengukuhkan Jakarta sebagai laboratorium nasional keterbukaan informasi publik dan mendorong pengarusutamaan transparansi dalam perencanaan pembangunan daerah.

"Kami ingin memastikan keterbukaan informasi di Jakarta tidak berhenti sebagai capaian administratif, tetapi menjadi standar nasional yang dapat diadopsi oleh provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia," katanya.

Baca juga: Anugerah Keterbukaan Informasi Publik segera digelar di Balai Kota DKI

Baca juga: KI DKI tegaskan keterbukaan informasi fondasi Jakarta kota global

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi konsistensi Komisi Informasi DKI Jakarta dalam mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik.

"Saya memberikan apresiasi kepada Komisi Informasi DKI Jakarta. Peserta E-Monev tahun 2025 meningkat signifikan hingga mencapai 829 badan publik. Ini menunjukkan kemajuan luar biasa dalam keterbukaan informasi publik," ujar Pramono.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.