Kata Legislator, Penaikan Tunjangan hanya Isu Liar

Anggota DPR RI dari Dapil IX Jawa Tengah (yang meliputi Brebes, Tegal, Kota Tegal), Wahyudin Noor Aly akrab disapa Goyud.(MI/istimewa)

LEGISLATOR DPR RI dari Dapil IX Jawa Tengah (yang meliputi Brebes, Tegal, Kota Tegal), Wahyudin Noor Aly akrab di sapa Goyud, menanggapi aksi unjuk rasa yang digelar massa pada Kamis dan Jumat (29/8) malam di depan Gedung DPR RI, dan Gedung DPRD Provinsi, Kota dan Kabupaten di banyak daerah.

Aksi yang menuntut pembubaran DPR tersebut dipicu oleh isu penaikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi perekonomian rakyat saat ini.

Dalam keterangan tertulisnya yang juga diterima Mediaindonesia.com  pada Sabtu (30/8), legislator dari Fraksi PAN ini memberikan klarifikasi dan membantah keras isu yang beredar. Ia meminta publik untuk melihat pokok persoalan sebenarnya yang dibahas dalam Sidang Paripurna Kemerdekaan.

"Yang benar, ketika Sidang Paripurna Kemerdekaan, dalam pidato kemerdekaan Presiden menyampaikan 2 hal penting yang mendapatkan apresiasi tinggi dari anggota DPR RI dan DPD RI," ujar Goyud.

Menurutnya dua hal penting yang dimaksud adalah:

1. Komitmen Presiden untuk memangkas jumlah Komisaris di BUMN dari semula 9 orang menjadi cukup 5 orang, serta meniadakan Tantiem untuk Komisaris yang disebutnya mencapai Rp 40 miliar per tahun. Langkah ini dinilai akan menyelamatkan kesehatan sejumlah BUMN.

2. Pernyataan tegas Presiden untuk memberantas praktik penambangan ilegal (illegal mining) yang telah merugikan negara hampir Rp 1.000 triliun. Presiden menegaskan akan menindak siapapun yang berada di belakang praktik tersebut.

"Kedua poin inilah yang mendapatkan standing applause dari anggota parlemen. Ini adalah kebijakan strategis untuk penyelamatan keuangan negara,"  terang Goyud.

Goyud menyayangkan pemberitaan di keesokan harinya yang justru mengaburkan dua isu strategis tersebut. "Esok harinya kok beritanya bukan dua hal di atas yang muncul, malah berita anggota dewan berjoget karena naik gaji…. Ini yang perlu diluruskan," jelas Goyud.

Ia menjelaskan bahwa aksi joget yang terlihat di televisi bukanlah bentuk perayaan kenaikan gaji. "Teman-teman yang di TV kelihatan berjoget bukanlah merayakan kenaikan gaji, melainkan setelah acara kenegaraan selesai, diperdengarkan lagu-lagu Nusantara, maka sebagian anggota berjoget. Ini murni euphoria kemerdekaan dan apresiasi budaya," papar Goyud.

Lebih lanjut, terkait isu kenaikan gaji, Goyud membantahnya secara tegas. "Sedangkan tentang kenaikan gaji, itu juga tidak benar. Sejak saya dilantik 1 Oktober 2024 sampai sekarang, belum ada kenaikan gaji saya. Gaji yang saya terima masih sama seperti saat pertama kali dilantik," pungkasnya. (H-1)