Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan beberapa masalah yang bisa memicu kebocoran data pemerintah. Hal ini merespons dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kabarnya data NPWP Jokowi dan beberapa menteri bocor.
Jokowi mengatakan, peristiwa seperti ini banyak terjadi di negara lain. Banyak masalah yang memicu hal ini terjadi, misalnya keteledoran password pada akun penyimpanan data ataupun penyimpanan data yang terpisah-pisah.
"Dan semuanya semua data mungkin keteledoran password bisa terjadi, atau karena apa penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda jadi ruang untuk diretas hacker," beber Jokowi usai meresmikan Tol Kartasura-Klaten, Kamis (19/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi juga sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memitigasi hal ini. NPWP merupakan instrumen perpajakan yang diurus langsung oleh Sri Mulyani melalui Direktorat Jenderal Pajak.
Tugas yang sama juga diberikan Jokowi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya," ujar Jokowi.
(hal/ara)