Empat Skema Pembagian MBG di Bulan Ramadan

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan ada empat skema distribusi menu makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan 2026. Skema itu bergantung dengan karakteristik penerima manfaat.

Skema pertama, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan tetap mengirim menu makan bergizi gratis (MBG) kepada sekolah di daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. SPPG akan membuat menu makanan tahan lama. Pelajar bisa membawa pulang menu untuk dinikmati saat buka puasa.

"Bisa dibawa ke rumah untuk dikonsumsi pada saat buka," kata dia di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu, 7 Februari 2026.

Skema kedua, SPPG tetap mendistribusikan menu MBG untuk sekolah yang mayoritas muridnya tidak berpuasa. Murid bisa tetap mengonsumsi MBG di sekolah. Pelayanan normal juga berlaku untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang masuk skema ketiga.

Skema keempat diperuntukkan untuk penerima manfaat di lingkungan pesantren. Penerima manfaat dan SPPG ini berada di pesantren. Sehingga, SPPG tetap akan memberikan MBG tapi menu MBG dimasak sejak siang. "Jadi masaknya siang hari, dikonsumsi pada saat buka," ujar dia.

Data 29 Januari 2026, BGN mencatat jumlah penerima manfaat telah mencapai 60 juta orang. Sementara itu jumlah satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG telah mencapai 22.091 unit dengan jumlah pegawai mencapai 924.424 orang.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengklaim program asta cita ini telah menyerap ribuan tenaga kerja langsung. Misalnya, kata Zulkifli, staf SPPG yang saat ini diproses menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mencapai 32 ribu orang.

Sementara itu terdapat 21.413 mitra MBG dan terdapat 68.551 pengusaha UMKM yang berstatus sebagai pemasok MBG. Zulhas-begitu ia disapa-memperkirakan ada 30 pekerja yang bekerja di UMKM pemasok MBG.

"Saudara tahu dong, satu supplier itu kan UMKM. Berapa itu kerja di situ? Paling enggak 20, 30," kata dia.

Zulhas mengatakan MBG memberikan efek terhadap ketenagakerjaan dengan jumlah serapan tenaga kerja langsung. "Bayangkan dampaknya, kalau PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengatakan 1 dolar bisa jadi 23 dolar, akan lebih dampaknya ini," tuturnya.