BPJPH sebut implementasi Wajib Halal 2026 perkuat daya saing ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan kebijakan implementasi kewajiban sertifikasi halal atau program Wajib Halal yang berlaku mulai Oktober 2026 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi halal nasional.

Ia menilai Wajib Halal tahun depan tidak semata-mata dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban regulatif, melainkan sebagai instrumen strategis negara dalam melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas produk.

"Sertifikasi halal bukan sekadar kewajiban regulatif, tetapi instrumen strategis untuk melindungi konsumen, meningkatkan daya saing produk, dan memperkuat ekonomi halal nasional," kata Haikal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia juga memandang kebijakan halal memiliki makna yang lebih luas dalam pembangunan nasional.

Dalam konteks tersebut, Haikal menilai bahwa jaminan produk halal, terutama untuk pangan dan konsumsi sehari-hari, merupakan bagian dari ikhtiar membangun jiwa dan raga masyarakat Indonesia yang sehat, kuat, dan berdaya.

"Produk halal tidak hanya memenuhi aspek kehalalan sesuai ketentuan agama, tetapi juga menekankan prinsip kebersihan, keamanan, higienitas dan kualitas, yang menjadi fondasi penting bagi ketahanan sumber daya manusia," ujar Haikal.

Sementara itu, beberapa kategori yang harus menjalankan Wajib Halal yang akan dimulai diberlakukan mulai 18 Oktober 2026 adalah sebagai berikut:

Pertama, produk makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Ketiga kategori ini berlaku bagi produk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) maupun produk luar negeri

Lebih lanjut, obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan; kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik; barang gunaan (sandang, penutup kepala, dan aksesoris); serta perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor alat kesehatan kelas risiko A.

Baca juga: BPJPH tegaskan implementasi Wajib Halal upaya wujudkan Asta Cita

Baca juga: Pemerintah gratiskan 1,35 juta sertifikat halal bagi UMK di 2026

Baca juga: BPJPH nilai sinergi keuangan syariah perkuat ekosistem halal RI

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.