Badan Gizi Nasional: Pengurangan Penerima Manfaat MBG Tak Boleh Berdampak pada Relawan

Liputan6.com, Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa pengurangan jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh menjadi alasan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memecat para relawan dapur.  Pesan ini disampaikan langsung Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Koordinasi dan Evaluasi Program MBG di Cilacap, Jumat, 5 Desember 2025. 

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang dibentuk untuk melaksanakan pemenuhan gizi nasional di Indonesia. Program MBG sendiri merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, mengurangi angka stunting, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. 

Program ini menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui. Dengan anggaran yang signifikan, BGN diharapkan mampu mengkoordinasikan program gizi secara komprehensif.

Terbaru, Badan Gizi Nasional telah menerapkan kebijakan pengurangan jumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis di beberapa wilayah. Meski demikian, Nanik menegaskan bahwa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang keras untuk memecat relawan yang bekerja di dapur MBG, demi menjaga aspek pemberdayaan ekonomi lokal.

Nanik menekankan bahwa keberadaan relawan dapur merupakan bagian penting dari tujuan besar program MBG. Selain memastikan makanan bergizi tersalurkan kepada siswa dan kelompok prioritas, program ini juga berperan menggerakkan ekonomi lokal melalui perekrutan tenaga kerja warga sekitar. 

"Ingat ya, setiap SPPG dilarang me-layoff para relawan, karena program MBG tidak hanya sekadar memberikan makanan bergizi kepada siswa, tapi juga untuk menghidupkan perekonomian masyarakat, termasuk dengan mempekerjakan 47 warga lokal di setiap SPPG," ujar Nanik. 

Pengurangan penerima manfaat dilakukan BGN untuk menjaga kualitas pemenuhan gizi. Jika sebelumnya satu dapur MBG dapat mengelola lebih dari 3.500 porsi, kini kapasitasnya dibatasi menjadi 2.000 porsi untuk siswa, ditambah 500 porsi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (kelompok 3B). 

Meski demikian, Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN, Eny Indarti, menjelaskan bahwa kapasitas dapat meningkat apabila dapur memiliki sumber daya manusia yang mumpuni. 

"Kapasitas bisa menjadi 3.000 penerima manfaat apabila SPPG memiliki koki terampil yang bersertifikat," kata Eny. 

Namun, di lapangan, sejumlah daerah mengalami penurunan penerima manfaat yang lebih besar dari batas normal. Salah satunya terjadi di eks Karesidenan Banyumas, tempat banyak SPPG mengalami penurunan dari 3.500 penerima menjadi sekitar 1.800 orang. Penyebabnya adalah munculnya SPPG baru yang melebihi kuota resmi, sehingga terjadi perebutan penerima manfaat. 

"Ada temuan saya, di Kabupaten Banyumas, kuotanya hanya 154 SPPG, tapi ternyata sekarang ada 227 titik. Kok bisa? Ini jelas nggak benar, karena akan terjadi perebutan penerima manfaat," kata Nanik. 

Dia juga menemukan satu kecamatan dengan 16 ribu penerima manfaat, sudah memiliki enam SPPG, tetapi justru ditambah lima titik baru. Kondisi ini menyebabkan setiap dapur hanya mengelola sekitar 1.400 penerima manfaat. 

Angka yang dianggap tidak ideal. "Kalau 16 ribu dibagi 11, nanti masing-masing hanya mengelola 1.400 penerima manfaat. Gimana tuh," ujarnya. 

Untuk menjaga keberlangsungan relawan meski kuota turun, BGN mengadopsi skema pembiayaan baru. Nanik menyebutkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan jajaran pimpinan BGN dan menemukan solusi. 

"Saya sudah mendapat solusi dari Pak Sony Sonjaya (Waka BGN Bidang Sistem Tata Kelola), setelah berdiskusi semalaman dengan para pimpinan BGN, bahwa untuk honor relawan dapur bisa memakai mekanisme at cost," ujarnya. 

Skema at cost memungkinkan penggantian biaya sesuai pengeluaran riil berdasarkan bukti sah seperti faktur atau kuitansi, tanpa margin keuntungan. Sistem ini diharapkan memastikan honor relawan tetap terjamin tanpa membebani anggaran program. 

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 memperluas kategori penerima manfaat MBG, tidak hanya siswa sekolah dan kelompok 3B. Tenaga pendidik, guru swasta, ustaz pesantren, santri di pesantren salaf non-Kemenag, serta kader PKK dan Posyandu kini juga masuk daftar penerima.